berita

Ciawi - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR bersama Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menggelar Rapat Koordinasi dengan mengusung tema "Menjaga Keberlanjutan Pengusahaan Jalan Tol di Indonesia" di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (26/09). 

Rapat Koordinasi BPJT bersama ATI tahun ini berfokus pada pembahasan terkait regulasi industri jalan tol, koordinasi kegiatan arus mudik Lebaran, Nataru, dan liburan, kegiatan research and development, proyek Multi Lane Free Flow (MLFF), dan insentif fiskal untuk industri jalan tol.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir, Sekretaris BPJT Apri Artoto, Ketua Umum ATI Subakti Syukur, Sekretaris Jenderal ATI Kris Ade Sudiyono, Pengawas 3 Bidang Government & Stakeholders Relation ATI, Rachmat Soulisa Bendahara ATI, M. Ramdani Basri, segenap perwakilan anggota ATI dan direktur Holding Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Industri jalan tol saat ini berkembang sangat dinamis dengan berbagai tantangan, seperti tingginya biaya proyek, daya saing industri, dan kesinambungan bisnis dalam jangka panjang. 

Sehingga dalam pelaksanaan keberlanjutan model bisnis pengusahaan jalan tol di Indonesia yang semakin lebih baik, Kementerian PUPR menerima setiap masukan, keterlibatan, serta perspektif dari ATI.

Rapat koordinasi BPJT dengan ATI juga diharapkan dapat melahirkan ide-ide maupun rekomendasi-rekomendasi teknis mengenai peningkatan layanan jalan tol ke depan.

Para pelaku industri jalan tol dihadapkan pada tantangan investasi, konstruksi, pendanaan dan pengoperasian jalan tol yang harus semakin berkualitas. Sehingga tantangan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya para pengguna jalan tol.

Sebagai informasi, rapat Koordinasi Anggota ATI ini diikuti oleh sembilan holding yang terdiri dari 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan total lebih dari 100 anggota, yang terbagi dalam enam Working Group (WG) untuk empat bidang utama dalam bisnis jalan tol. (BPJT/Dimas)