Informasi Publik

Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana terdiri dari dua elemen berikut:

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK)

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

 
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
 
Anda melihat atau mengetahui dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pegawai di lingkungan Kementerian PUPR. 

LAPORKAN DISINI

---

6 area perubahan Zona Integritas 

Perubahan Zona Integritas sesuai Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, dan SK Kepala BPJT Nomor 04/KPTS/P/2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan BPJT Kementerian PUPR, diantaranya: 

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataaan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kebijakan Implementasi SPIP 
1. Framework Penyelenggaraan SIP
2. Penilaian Tujuan SPIP
3. Hubungan antar Kertas Kerja
4. Penyusunan Laporan

1.    Manajemen Perubahan; 

• Menyusun  kelompok  kerja  untuk melakukan  pembangunan zona  integritas menuju WBK dan WBBM;
• Menyusun  dokumen  rencana  kerja  pembangunan  zona integritas  menuju WBK dan WBBM;
• Memantau  dan  mengevaluasi  pembangunan  zona integritas menuju WBK dan WBBM; 
• Melakukan pembangunan perubahan  pola  pikir  (mind  set)  dan  budaya kerja  yang  mendukung  pembangunan  zona  integritas menuju WBK dan WBBM;

 

 

 

2.    Penataan Tata Laksana;

• Memastikan  prosedur  operasional  tetap  (SOP)  kegiatan utama telah  diterapkan,  dievaluasi dan  mengacu  pada  peta proses  bisnis instansi;
• Memastikan  e-office  sistem  berbasis  Aplikasi  berjalan dengan baik;
• Memastikan  keterbukaan  informasi  public telah  ditetapkan.

 

 

 

3.    Penataaan Sistem Manajemen SDM; 

• Menyusun  dokumen  perencanaan  kebutuhan  pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
• Menyusun dokumen mutasi  internal; 
• Menyusun  dokumen  pengembangan  pegawai  berbasis kompetensi;
• Menyusun penetapan  kinerja  individu; 
• Menyusun  dokumen  penegakan  aturan  disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
• Memastikan  sistem  informasi  kepegawaian  telah memutahirkan secara berkala.

 

 

 

4.    Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 

• Menyusun dokumen perencanaan strategis  unit kerja; 
• Menyusun dokumen pengelolaan akuntabilitas kinerja.

 

 

 

5.    Penguatan Pengawasan;

• Menyusun dokumen public campaign tentang  pengendalian gratifikasi;
• Menyusun  dokumen  sistem  pengawasan  internal pemeritah;
• Menyusun kebijakan pengaduan masyarakat; 
• Menyusun  sistem  evaluasi  dan  menindaklanjuti  hasil whistle blowing system;  
• Menyusun dokumen penanganan benturan  kepentingan

 

 

 

6.    Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

• Menyusun dokumen standar pelayanan  unit kerja; 
• Menyusun dokumen budaya  pelayanan prima; 
• Menyusun  dokumen  penilaian  kepuasan  terhadap pelayanan