berita

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama seluruh Stakeholder terkait terus berupaya untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan dengan muatan berlebih atau yang sering dikenal Over Dimension Over Load (ODOL).

Dari hasil diskusi bersama oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang melibatkan para asosiasi pengusaha industri dan logistik, disetujui bahwa Indonesia Bebas ODOL pada tahun 2023.

Pada Senin, 9 Maret 2020 telah dilaksanakan kegiatan operasi gabungan pengawasan, pelarangan dan penindakan hukum kendaraan ODOL di sepanjang ruas Jalan Tol Tanjung Priok – Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Gerbang Tol Tanjung Priok 1, Jakarta Utara pada hari Senin (09/03/2020).

Kebijakan operasi bebas ODOL di ruas Tol Priok-Cikampek-Bandung ini berlaku untuk semua jenis kendaraan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas logistik dari Pelabuhan Tanjung Priok, yang merupakan 60 persen dari total kegiatan logistik di Indonesia.

Hadir pula pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit, Direktur Jendral Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi, Kakorlantas Polri Irjen Istiono, Direktur Prasarana Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Risal Wasal, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Polana Pramesti, Direktur PT CMNP Djoko Sapto, Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, saat ini Pemerintah terus berupaya untuk bersih keras mengatasi permasalahan ODOL yang ada di Jalan Tol maupun Jalan Nasional. Standar kualitas truk yang ada di Indonesia harus terus diperhatikan guna menjaga kualitas jalan yang dilewati, juga kualitas kendaraannya mulai dari standar ban, jumlah as roda, hingga komponen lainnya.

“Perlu strategi secara perlahan untuk menuju Zero Odol di Jalan Tol yang salah satunya dilalukan melalui operasi tertib mulai dari Jalan Tol Tanjung Priok hingga Bandung. Hal ini nantinya akan meningkatkan biaya logistik yang cukup besar yang juga berkaitan dengan peningkatan perindustrian di Indonesia,” kata Hedi.

Selanjutnya dikatakan Kepala BPJT Danang Parikesit kegiatan ini juga merupakan bagian dari penerapan komitmen untuk Jalan Tol menuju bebas ODOL yang merupakan hasil dari pertemuan dari tiga menteri yaitu Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perindustrian.

“Terhitung sejak hari ini 9 Maret 2020 secara resmi dilaksanakan komitmen tersebut. Sehingga kita harapkan seluruh pelaku usaha, pemilik barang, pelaku jasa logistik juga bersama-sama mau ikut membantu program bebas ODOL ini,” kata Danang. Para pengendara juga akan berkomitmen untuk melaksanakan aturan berkendara yang berkeselamatan di jalan tol.

Danang mengatakan, Terdapat tiga hal penting yang menjadi fokus utama komitmen menuju Zero ODOL tahun 2023 yaitu, pertama adalah perlindungan bagi masyarakat dengan menghasilkan kondisi jalan dan berkendara yang BERkeselamatan, kedua adalah peningkatan daya saing logistik yang lebih baik, dan ketiga ialah investasi yang akan tumbuh lebih baik bukan tidak hanya domestik tapi juga tumbuh secara global.

“Yang paling penting kegiatan ini menghasilkan tertib aturan berkendara di Jalan Tol dan juga memberikan perlindungan berkendara pada masyarakat. Dilakukannya penindakan kendaraan ODOL akan membatasi ruang gerak terhadap kendaraan yang tidak berkeselamatan dan mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya,” tegas Danang.

Praktik ODOL dinilai sangat merugikan operator jalan tol dan meningkatkan risiko kecelakaan, serta inefisiensi akibat kondisi jalan rusak yang ditimbulkan. Kerusakan jalan akibat ODOL juga memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan provinsi dengan rata-rata Rp 43,45 T per tahun. (BPJT/Dms)