berita

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka peluang penawaran kerja sama investasi pada sejumlah proyek infrastruktur kepada para investor yang hadir di Investment Forum Expo 2020 Dubai, Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu.

Saat ini Kementerian PUPR memiliki 145 proyek pembangunan infrastruktur dengan nilai sekitar US$ 92 miliar lewat skema KPBU. Ada 53 proyek dalam tahap proposal, 69 proyek dalam tahap persiapan dan 23 proyek dalam tahap transaksi. 

Dari jumlah tersebut, salah satunya di sektor PUPR melalui Investasi Infrastruktur yang siap ditawarkan yaitu 5 proyek Jalan Tol : 

1. Semanan-Balaraja (32,72 km), Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg (28,6 km)
2. Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat (61,5 km)
3. Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung (31,1 km)
4. Jalan Tol Layang Cikunir-Karawaci (40 km), serta Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano dan BOT  Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro. 

Untuk meningkatkan minat investor ikut dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi termasuk Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha berinvestasi di bidang infrastruktur dalam negeri.

Melalui UU Nomor 11 Tahun 2020/ Omnibus Law, kemudahan berusaha menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Republik Indonesia, diantaranya dengan memotong birokrasi dan penyederhanaan proses perizinan usaha.

Untuk pembangunan infrastruktur bidang PUPR pada tahun 2020-2024 diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar US$ 146 miliar.  

Dari kebutuhan tersebut kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bisa memenuhi 30% atau sekitar US$ 44 miliar, sehingga ada gap pendanaan sekitar US$ 102 miliar.

Sementara itu, 70 % sisanya diperoleh melalui investasi yang terus diupayakan melalui sejumlah kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik, seperti skema pembiayaan kreatif jalan, dan insentif pajak untuk penanaman modal baru.