berita

Bekasi – Konektivitas jalan bebas hambatan yang terbangun ini akan berdampingan dengan kawasan produksi rakyat, seperti kawasan industri kecil, kawasan pariwisata, maupun kawasan ekonomi khusus. Fokus utama dalam menghasilkan kebutuhan sasaran makro pembangunan di Indonesia periode tahun 2020-2024 yang mensyaratkan inflasi terkendali, pertumbuhan stabil dan peningkatan ekspor yang lebih besar dari kebutuhan impor bahan baku, semua itu sangat memerlukan dukungan konektivitas jalan tol yang berdaya saing.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan perjalanan selama 16 tahun dalam melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol sehingga dapat memberikan manfaat penting dalam menghubungkan konektivitas antar wilayah bagi masyarakat di Indonesia.

Menteri PUPR  Basuki Hadimuljono hadir dalam sambutannya mengatakan, Transformasi, Inovasi, dan Modernisasi penyelenggaraan Jalan Tol di Indonesia yang menjadi pedoman BPJT Kementerian PUPR, hingga saat ini banyak memberikan capaian yang sudah diraih.

“Hingga saat ini (Juni 2021), sepanjang 2.391 Km Jalan Tol telah beroperasi. periode 2015-2019 telah beroperasi Jalan Tol sepanjang 1.298 Km, , kemudian 2020 sampai 2024 akan kita bangkitkan sepanjang 2.700 Km Jalan Tol baru yang akan dibangun. Kita terus bekerja keras untuk mencapai target itu,” ujar Menteri Basuki.

Dikatakan Menteri Basuki, dalam penyelenggaraannya bukan hanya sekedar membangun Jalan Tol tapi juga melayani masyarakat dalam pergerakan Jalan Tol yang nyaman untuk digunakan, walaupun sekarang pergerakan penyelenggaraan jalan tol dibatasi oleh Pandemi Covid-19.

“Pelayanan ini tidak hanya dalam hal pemenuhan penyesuaian tarif yang berkaitan dengan inflasi, tapi juga dalam hal pelayanan investasi Jalan Tol. Saya memonitor langsung guna mempercepat proses investasi tersebut.

Menteri Basuki berharap, kedepannya dalam prosesnya tidak memperumit atau tidak memperpanjang simpul penyelenggaraan Jalan Tol di Indonesia. Tapi terus meningkatkan pelayanan kepada BUJT melalui Asosiasi Tol Indonesia (ATI). Hadirnya organisasi ATI dapat menjadi bukti dalam pelayanan kepada investor jalan tol dan investor lainnya yang bertujuan untuk benar-benar melayani investor agar lebih baik, lebih lancar, dan tepat waktu.

“Seperti diarahkan bapak Presiden Jokowi, persaingan bukan besar kecil  tapi cepat lambatnya. Sehingga, kecepatan pelayanan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaannya,” tegas Menteri Basuki.

Menteri Basuki menambahkan, dibentuknya Kementerian Investasi tujuannya mempermudah investasi. Dalam hal ini bukan hanya investasi, pertumbuhan ekonomi, tapi juga penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. “BPJT juga harus dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada BUJT. Pelayanan tidak selalu memanjakan, tapi pembangunan Jalan Tol berkelanjutan lah yang menjadi tolak ukur nya,” tambahnya.

Dikatakan Menteri Basuki, organisasi di lingkungan Kementerian PUPR memiliki budaya kerja (corporate culture), yakni Pertama, Mission oriente. Seperti misi kita Tol Trans Jawa sampa Banyuwangi, Trans Sumatera dari Aceh sampai Bakauheni. Harus kita lanjutkan, guna pemenuhan pembangunan jalan tol di Indonesia dalam merajut nusantara.

Kedua, Team work. Tidak hanya dilakukan oleh pegawai PU, kita pasti juga membutuhkan dukungan baik dengan stakeholder lainnya dan semua saling bekerja sama. Ketiga, Professional. Hubungan kami dengan stakeholder saling menjaga hubungan baik, semua itu harus dilandasi dengan puncak keakraban serta kerja sama. Dan Keempat, Akhlakul Karimah yang artinya nyaman buat orang lain, aman untuk orang lain, dan juga bermanfaat untuk masyarakat.

“BPJT, Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, serta semua pemangku kepentingan mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan jalan tol khususnya memberikan pelayanan bagu masyarakat secara substainable,” tukasnya.

Sekjen ATI Kris Ade Sudiyono mewakili ATI dan Jajarannya menambahkan, kontinuitas proses pembangunan terus dilakukan oleh BPJT bersama BUJT juga seluruh stakeholder melalui proses, ikhtiar, cara kreatif untuk meraih target capaian jalan tol di Indonesia.

“Proses pelayanan juga tidak selesai hanya saat pembangunan, ini perlu juga peningkatan iklim investasi dan kepastian usaha. Semuanya memperlukan keberlanjutan model bisnis yang sudah dipakai dan berjalan efektif. BPJT Kementerian PUPR dan Asosiasi Tol Indonesia (ATI) bukan sekedar partner yang dibutuhkan, kita semua terus belajar untuk lebih tau dan pintar,” tambahnya.

Hadir pada acara tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Para Kepala BPJT periode sebelumnya, Direksi dan Jajaran Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) seluruh Indonesia, dan Jajaran BPJT Kementerian PUPR. (BPJT/Dms)