berita

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan memulai pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Getaci) pada tahun ini yang akan menghubungkan wilayah Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap merupakan Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

Pada hari ini Senin (31/01/2022) telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Jalan Tol Getaci di Auditorium Kementerian PUPR. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) M. Wahid Sutopo, serta Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap Johannes Mancelly.

Menteri Basuki dalam sambutannya mengatakan pembangunan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap diharapkan sesuai jadwal agar dimulai konstruksinya pada tahun 2022 ini, dan kemudian selesai pada tahun 2024 untuk pembangunan tahap pertama. 

"Dalam pelaksanaan pembangunan Tol Getaci saya ingin mengingatkan cepat is a must but not sufficient. Saya berharap untuk tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan hidup agar tidak merusak bukit-bukit yg ada. Selain itu juga agar menghindari memotong pohon yang tidak perlu. Ini merupakan perintah bapak Presiden Jokowi pesannya adalah dalam membangun jangan merusak lingkungan," ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga mengatakan, selama proses konstruksi juga harus tetap memperhatikan kualitas pembangunan. sehingga hasilnya bukan hanya tersambung tapi juga agar lebih nyaman yang merupakan tuntutan untuk digunakan masyarakat.

"Jalan Tol Getaci khususnya di wilayah Gedebage ini struktur geologinya cukup rumit dengan banyak batuan gunung yang rawan longsoran, sehingga perlu penanganan khusus selama proses konstruksi," kata Menteri Basuki.

Kepala  Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit dalam laporannya juga menambahkan, dengan dibangunnya Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap diharapkan peningkatan konektivitas dan ekonomi di Indonesia khususnya di Kawasan selatan Pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta mendukung Kawasan Pariwisata Pangandaran.

Dikatakan Danang, Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap akan mulai konstruksinya pada Triwulan III Tahun 2022 setelah diperoleh tanah bebas dan diharapkan bisa lebih cepat. "Sesuai pesan bapak Presiden Jokowi serta bapak Menteri Basuki pada tahun 2022 ini adalah tahun kualitas, kita semua mengharapkan pekerjaan proyek tol ini memiliki hasil dengan kualitas yang semakin lebih baik dengan standar internasional," ujarnya.

Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap sepanjang 206,65 Km melintas di dua provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 171,40 Km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,25 Km dengan total Panjang 206,65 Km.

Untuk tahap 1 yakni Seksi 1 JC Gedebage – SS Garut Utara, dan Seksi 2 SS Garut Utara – SS Tasikmalaya dengan target operasi pada tahun 2024. Kemudian tahap 2, terdiri dari Seksi 3 SS Tasikmalaya – SS Patimuan, dan Seksi 4 SS Patimuan – SS Cilacap dengan target operasi pada tahun 2029.

Masa pengusahaan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap adalah selama 40 tahun terhitung sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan nilai investasi sebesar 56,20 Triliun Rupiah yang dilaksanakan oleh PT. Jasamarga Gedebage Cilacap (JGC) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dibentuk oleh konsorsium pemenang lelang.

Rapat Kerja Awal Tahun 2022 Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) & Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI)

Dalam hal ini, setelah acara penandatangan PPJT Menteri Basuki juga membuka pelaksanaan Rapat Kerja Awal Tahun 2022 Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Dan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI).

Menteri Basuki juga berpesan dalam rapat kerja ini kepada Asosiasi Tol Indonesia (ATI) yakni, mengenai pentingnya aspek pemeliharaan seperti penghijauan dan pengecatan ulang. "Kita punya sekitar 2.400 Km Jalan Tol yang dioperasikan, saya ingin mengusulkan kepada ATI agar maintenancenya lebih baik. Jalan tol jangan terlihat gersang dan kumuh. Dicat ulang semua bagian badan jalan (barrier), seperti yang sedang dilakukan di Bali dalam menyambut G20 dengan banyak melakukan penghijauan jalan," ujar Menteri Basuki.

Dalam rapat ini, agenda yang akan diputuskan adalah penandatangan Berita Acara Perubahan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol secara fundamental, yang mencakup :

1. Pemanfaatan dan pengusahaan Ruang Milik Jalan atau ROW, sejalan dengan peraturan pemerintah mengenai Barang Milik Negara (dalam hal ini pemanfaatan ROW harus melalui izin Kementerian PUPR);
2. Perubahan Model Bisnis pengelolaan Rest Area yang ditekankan melalui pelayanan publik menjadi tanggungjawab sepenuhnya kepada BUJT, dalam hal ini bekerjasama dengan investor pihak ketiga;
3. Implementasi pengelolaan kendaraan berdimensi dan memiliki berat lebih Over Dimension and Over Load (ODOL) serta penegakan hukumnya;
4. Implementasi transaksi Nir Sentuh dan Non Tunai melalui program Multi Lane Free Flow (MLFF) serta penegakan hukumnya dan perlindungan investasi bagi BUJT.  

Selain itu, Raker juga akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah No. 64/2021 mengenai Bank Tanah, dan berkaitan terhadap pengusahaan jalan tol, serta Sosialisasi UU No 2/2022 tentang Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. (BPJT/Dms)