berita

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terus melaksanakan pengembangan Jalan Tol di tahun 2021 yang dilakukan melalui dukungan percepatan penyelesaian konstruksi hingga pelaksanaan lelang Jalan Tol. Dalam hal mendukung pengembangan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia, ketersediaan ruas-ruas baru akan menghasilkan nilai investasi yang cukup besar, penciptaan lapangan kerja, maupun efisiensi biaya logistik di setiap daerah yang semakin lebih baik.

Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan pada tahun 2021 ini, BPJT Kementerian PUPR terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan tol untuk mendukung konektivitas logistik dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Penyelenggaraan Jalan Tol di seluruh Indonesia juga harus diiringi dengan inovasi yang terus menerus dikembangkan guna menghasilkan pelaksanaan pembangunan hingga pengelolaan infrastruktur Jalan Tol yang berkualitas. Transformasi, Inovasi, dan Modernisasi (TIM) menjadi pedoman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR guna menghasilkan target capaian Jalan Tol yang berkelanjutan di masa depan dengan mengacu pada  Teknologi Toll Road 4.0,” ujar Danang Parikesit di Jakarta.

Hingga akhir 2020, panjang jalan tol beroperasi di seluruh Indonesia adalah 2.346 KM. Target Renstra Kementerian PUPR antara 2019-2024 adalah pembangunan 2.500 KM jalan tol baru. Dengan demikian, panjang Jalan Tol operasional di tahun 2024 akan melebih 4.500 KM, yang ini artinya masuk dalam 5 (lima) besar negara berkembang yang memiliki ruas jalan bebas hambatan terpanjang. Jumlah transaksi harian di tahun 2020 sebanyak 3,4 juta (turun 26% dibandingkan tahun 2019), diperkirakan pada tahun 2024 jumlah ini akan mencapai 7 juta transaksi harian, untuk itu diperlukan sistem pengoperasian Jalan Tol yang modern.

Transformasi sistem transaksi yang dilaksanakan mulai tahun 2017, saat ini telah memasuki generasi ke-4 dengan akan diimplementasikannya pembayaran nirsentuh dengan menggunakan teknologi GNSS atau Global Navigation Satellite System. Lelang investasi MLFF atau Multi Lane Free Flow telah diumumkan pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Penetapan Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 dimana Roatex Zrt dari Hungaria sebagai pemenang lelang yang juga adalah pemrakarsa teknologi ini, dengan masa konsesi selama 10 tahun.

Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF akan bekerja mulai tahun 2021 ini, dan diharapkan sistem akan 100% Go-Live di seluruh jaringan Jalan Tol di Indonesia pada tahun 2023. Pada saat itu tidak akan ada lagi Gardu Tol, dan pengguna jalan tol akan terhubung dengan satelit untuk proses pembayaran penggunaan Jalan Tol.

Sistem MLFF ini akan menjadi platform teknologi ITRS Intelligent Toll Road System yang akan terkoneksi dengan pengelolaan kendaraan berat menggunakan teknologi WIM atau Weigh in Motion yang mampu menimbang dan mengukur dimensi kendaraan berat secara otomatis. Teknologi WIM akan menjadi instrumen penegakan hukum untuk meniadakan kendaraan dengan berat dan dimensi lebih (ODOL: over dimension – over load) mulai 1 Januari 2023.

Kemudian, kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), khususnya Fakultas Teknik UGM dalam bidang pemantauan permukaan Jalan Tol telah diinisiasi dengan dilanjutkannya MOU antara Rektor UGM dan Kepala BPJT. Diharapkan pada tahun 2021 ini, telah dapat dilaksanakan survailans permukaan jalan tol untuk pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) khususnya mengenali lubang (potholes) dan retak (crack) karena badan usaha jalan tol wajib menghilangkan lubang dan retak permukaan jalan dalam waktu maksimum 2 x 24 jam. Sistem yang menggunakan smart-high speed camera ini akan diolah dengan Super Computer milik FT UGM, dan akan terintegrasi dalam Intelligent Toll Road System (ITRS). (BPJT/Dms)