Jakarta – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) yang diselenggarakan selama 2 hari, pada 29 -  30 April 2019, di Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh 53 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di seluruh Indonesia serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, LMAN, dan Bank Indonesia.

“Sebagai upaya kelanjutan program kerja Pemerintahan saat ini, pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi prioritas pada tahun-tahun berikutnya disamping penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Khusus infrastruktur jalan tol, selama lima tahun nanti akan ada tambahan 1.852 km. Sekarang hampir 1.000 km jalan tol baru sudah diresmikan dan dioperasikan,” kata Menteri Basuki pada saat membuka Rapat Koordinasi Asosiasi Tol Indonesia di Jakarta, Senin (29/4/2019).

Menteri Basuki mengatakan, banyak manfaat yang sudah dirasakan masyarakat dan banyak yang menyampaikan rasa terima kasih atas tersambungnya pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. Setiap Pemerintah Daerah yang mendukung pelaksanaan pembangunan jalan tol di setiap daerahnya harus dapat mengoptimalkan kehadiran jalan tol dengan menghubungkannya ke setiap Kawasan Industri dan Pariwisata yang ada didaerah, sehingga fungsi jalan tol tidak hanya menyambungkan dari titik satu ke titik lainnya. 

Kepala BPJT Danang Parikesit menambahkan, terselenggaranya rapat koordinasi BPJT Kementerian PUPR dengan ATI yang dilaksanakan selama dua hari ini diharapkan dapat melahirkan ide-ide maupun rekomendasi-rekomendasi teknis mengenai peningkatan layanan jalan tol ke depan. “Semoga pembangunan jalan tol tidak hanya memiliki daya tarik dari segi investasi, namun juga dapat lebih jauh lagi memberikan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat,” kata Danang.

Danang menambahkan, peran ATI dalam penyampaian sasaran pembangunan jaringan jalan tol sangatlah penting, karena sesuai dengan program kerja Pemerintah dalam mengedepankan infrastruktur yang berdaya saing. 

“Para pelaku industri jalan tol dihadapkan pada tantangan investasi, konstruksi, pendanaan dan pengoperasian jalan tol yang harus semakin berkualitas. Sehingga tantangan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya para pengguna jalan tol,” ujar Danang.

Sementara, Ketua Umum ATI Desi Arryani juga menambahkan bahwa dengan tercapainya pengoperasian jalan tol yang luar biasa dalam waktu relatif singkat, menimbulkan sejumlah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh setiap BUJT. Mulai dari sisi finansial menjelaskan bagaimana memenuhi pendanaan dalam membangun jalan tol dalam waktu yang cukup pendek. 

“Kemudian pada segi teknis yang berhubungan dengan pembebasan tanah, pembangunan dan metode konstruksi. Dari sisi operasi, bertujuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jalan serta tantangan-tantangan lainnya yang berhubungan dengan keorganisasian,” kata Desi.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan selama 2 hari ini membentuk 6 Working Group yang membahas mengenai (1) Penyusunan Model PPJT Generasi ke-5, Review Business Plan dan Financial Model, Peningkatan Kinerja dari Pengendali Mutu Independen (PMI); (2) Peningkatan Kualitas Konstruksi dan Mekanisme Tambah Lingkup Konstruksi; (3) Persiapan Transaksi Nir Sentuh (Multi Lane Free Flow); (4) Roadmap to Zero Fatality dan Pengendalian ODOL; (5)  Kompensasi Tarif Akibat Tarif Capping, Reclustering, Mekanisme Kenaikan Tarif dan Dynamic Pricing; (6) Pengembalian Dana Bergulir, Dana Talangan Tanah dan rencana pembentukan BLU Pembiayaan Jalan Tol.

Hadir pula sebagai narasumber pada Rakor BPJT Kementerian PUPR dengan ATI, yaitu Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi, Kakorlantas Kepolisian Indonesia, Refdi Andri, Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran, Rahmat Hernowo, dan Direktur Utama LMAN Rahayu Puspasari. (ADCA)