Page 108 - Buku Annual Report BPJT 2021
P. 108
TATA KELOLA JALAN TOL YANG
BERKELANJUTAN
Jalan tol merupakan bagian dari jaringan mempercepat pembangunan jalan tol di
jalan nasional. Pembangunan jalan tol Indonesia, ditawarkan berbagai skema
penting untuk meningkatkan konektivitas pembiayaan pengusahaan jalan tol atau
yang lebih efisien dalam rangka mendukung creative financing dengan melibatkan pihak
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan swasta atau investor.
daya saing.
Mohammad Zainal Fatah BADAN PENGATUR JALAN TOL
Dalam pembangunan jalan tol, pemerintah
Untuk itu, pembangunan jalan tol juga mempercepat pengadaan tanah
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan disinergikan dengan pengembangan melalui skema dana talangan oleh badan
Umum dan Perumahan Rakyat kawasan produktif, seperti kawasan usaha jalan tol (BUJT) yang kemudian dibayar
industri, pariwisata, bandara, pelabuhan. oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
Sebagai contoh, Jalan Tol Trans Sumatera (LMAN). Skema ini meningkatkan kepastian
menghubungkan Kawasan Lampung dalam pengadaan tanah, sehingga
Industrial Park dengan Pelabuhan Panjang, pembangunan jalan tol bisa berlangsung
Lampung dan Bakauheuni, Tol Trans Jawa lebih cepat. Dengan demikian, anggaran
alam Rencana Pembangunan mendukung konektivitas Kawasan Industri Kementerian PUPR dapat dialokasikan
Jangka Menengah Nasional (KI) Jababeka, Karawang, KI Subang di untuk meningkatkan konektivitas seperti
D(RPJMN) 2020-2024, Jawa Barat dan KI Batang di Jawa Tengah pembangunan jalan di daerah terdepan,
pembangunan infrastruktur memiliki 3 dengan Pelabuhan Merak, Tanjung Priok terpencil dan tertinggal (3T).
arah. Pertama adalah pelayanan dasar dan Patimban, serta Tol Makassar New
Port yang menghubungkan Kota Makassar
yang difokuskan pada keselamatan dengan pelabuhan.
dan keamanan transportasi; kedua
adalah pembangunan konektivitas Hingga 2014, sepanjang 790,8 kilometer
multimoda untuk meningkatkan (km) jalan tol telah beroperasi. Kemudian,
pelayanan sistem logistik nasional pada periode 2015 hingga 2021, dibangun
untuk mendukung pertumbuhan 1.666,4 km jalan tol. Pada periode 2020-
ekonomi dan meningkatkan daya 2024, ditargetkan 2.728,2 km jalan tol
saing; dan ketiga adalah pembangunan dapat tersambung, sehingga total panjang
infrastruktur perkotaan. jalan tol pada akhir 2024 mencapai 4.817
km.
Dalam Visium Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat 2030,
pembangunan berbagai infrastruktur di
Kementerian PUPR membutuhkan investasi
yang besar, sekitar Rp 2.058 triliun. Dengan
pendanaan yang tersedia dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
adalah Rp 623 triliun, terdapat selisih
pendanaan sebesar Rp 1,435 triliun atau 70
persen dari total anggaran yang dibutuhkan.
Padahal, untuk pembangunan infrastruktur
jalan dan jembatan saja dibutuhkan Rp 573
triliun.
Karena kebutuhan infrastruktur tidak
sebanding dengan anggaran yang dapat
disediakan pemerintah, diperlukan
terobosan kebijakan. Khusus untuk Jalan Tol Cengkareng-Kunciran
108 | Peningkatan Tata Kelola dalam Penyelenggaraan Jalan Tol di Indonesia
