5. Sistem Konstruksi dan Operasi (Infrastruktur dan Sistem Transportasi) yang Unggul.

BPJT Kementerian PUPR telah melaksanakan pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh Berbasis Multi Lane Free Flow dengan nilai investasi Rp. 4,3 Triliun statusnya dalam tahapan evaluasi dokumen lelang yang direncanakan hasil pelelangan akan diumumkan pada Januari 2021.

Telah dilaksanakan Grounbreaking Pembangunan Jalan Tol Akses BIJB Kertajati, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang sudah mulai beroperasi.

Selanjutnya, Building Information Modelling (BIM) pada penyelenggaraan jalan tol saat ini BPJT sudah menyurati BUJT untuk melaksanakan penerapan BIM dalam pelaksanaan konstruksi jalan tol. Bahwa penerapan Building Information Modelling (BIM) dalam proses bisnis penyelenggaraan jalan tol, adalah diperlukan dalam rangka sinkronisasi desain pada seluruh aspek teknis, dimulai dari tahapan penyusunan dokumen basic design,  dokumen Rencana Teknik Akhir (RTA), hingga pelaksanaan konstruksi, serta  operasional dan pemeliharaan jalan tol.

Untuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera, teknologi BIM diterapkan di hampir semua ruas yang sedang dikerjakan. Antara lain Jalan Tol Ruas Medan–Binjai, Ruas Bakauheni–Terbanggi Besar, Ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, Ruas Pekanbaru–Dumai, Ruas Indrapura–Kisaran, Ruas Padang–Sicincin, dan beberapa JTTS lainnya

Telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara BPJT dengan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan beberapa Universitas di Indonesia mengenai kerjasama penerapan teknologi pada pengembangan Jalan Tol di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan Jalan Tol di Indonesia antara lain IAGI dengan PT. Hutama Karya untuk penyusunan draft standar dan pedoman pembangunan tunnel di Indonesia, IAGI dengan PT. TMJ untuk penanganan jembatan penggaron, UNDIP dengan PT. PPSD dalam pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak. Selain itu dalam waktu dekat direncanakan kerjasama dengan ITS, ITB dan UNS dalam penerapan self healing pavement pada konstruksi jalan tol

6. Perbaikan Proses Bisnis.

BPJT akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) dukungan pengusahaan Jalan Tol dimana saat ini masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait (Kementerian Keuangan dan Kemen PAN RB).

Hingga tahun 2020 dilah dilaksanakan Penyesuaian Tarif Tol yaitu sebagai berikut :

1. Ruas Tol Tangerang – Merak
2. Ruas Tol Soreang – Pasir Koja
3. Ruas Tol Surabaya – Gempol
4. Ruas Tol Depok – Antasari
5. Ruas Tol Kanci – Pejagan
6. Ruas Tol Pejagan – Pemalang
7. Ruas Tol SS. Waru Juanda.

Tahun 2020, telah berjalan percepatan proses akuisisi tanah melalui proses pembayaran langsung dari Kementerian Keuangan, dan sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi lebih cepat.

Saat ini, untuk meningkatkan proses bisnis terkait Jalan Tol sedang disusun Perubahan Peraturan Menteri No. 10/PRT/M/2018 tentang TI/TIP, kemudian Perubahan Peraturan Menteri No. 1/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol dan Rancangan Peratruan Menteri PUPR tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

7. Fasilitasi Investasi BUJT dan Mitra Pembiayaan, melalui Penyempurnaan Kontrak Investasi, PPJT dan Penciptaan “Financing Pool”.

a. Untuk mempertahankan kelayakan investasi, perlu diberikan kompensasi dan pengaturan mengenai kompensasi atas penetapan golongan kendaraan bermotor dan perubahan tarif pada jalan tol, telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri PUPR 19/PRT/M/2020 tentang Kompensasi atas Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Perubahan Tarif Pada Jalan Tol.
b. Telah terintegrasinya Jalan Tol Jakarta Cikampek Existing dengan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated, yang saat ini masih dalam tahap sosialisasi pemberlakuan tarif oleh BUJT.
c. BPJT memiliki komitmen untuk menciptakan nilai tambah dari investasi infrastruktur Jalan Tol, serta memberikan skema investasi yang atraktif dan kompetitif, antara lain melalui penerbitan instrument pendanaan di pasar modal, Penyederhanaan regulasi dan fasilitasi untuk meningkatkan non-core revenue, serta memperluas sumber pembiayaan berdasarkan hukum syariah. BPJT/Dms