Dukungan Kesiapan Infrastruktur Jalan Tol di Banten pada Pelaksanaan Nataru 2025
Banten - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendampingi Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik pada Kamis (31/10/2024) dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Pelabuhan Merak, Provinsi Banten pada Kamis, 31 Oktober 2024.
Kunjungan Kerja dimpimpin oleh Ketua Tim rombongan, Boyman Harun beserta jajaran Anggota Komisi V DPR RI untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan operasional pelabuhan penyeberangan Merak dalam rangka mendukung mobilisasi orang dan barang saat pelaksanaan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mendatang.
Kementerian PU juga turut mempersiapkan kebutuhan pembangunan Rest Area KM 97 di Jalan Tol Tangerang - Merak seluas 10 Ha sebagai bufferzone untuk menerapkan konsep delaying system. Serta kesiapan Rest Area di Jalan Tol Jakarta Tangerang KM 13A & 14B, Jalan Tol Tangerang - Merak KM 43A, 45B,68AB, dan Jalan Tol Serang Panimbang KM 70A.
Selanjutnya dukungan kesiapan konektivitas Jalan Tol yang ada di Provinsi Banten yakni Jalan Tol Tangerang - Merak, Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi 1, Jalan Tol Jakarta - Tangerang, Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo, Jalan Tol Cengkareng - Kunciran, Jalan Tol Kunciran - Serpong, Jalan Tol Serpong - Cinere.
Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun mengatakan, Kunjungan kerja hari ini juga merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja dan RDP dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI terkait evaluasi pelaksanaan terhadap ketersediaan infrastruktur dan transportasi guna mendorong kesejahteraan masyarakat.
"Komisi V DPR RI ingin memastikan kondisi konektivitas pendukung serta layanan yang ada di Pelabuhan Merak dalam rangka diskusi sekaligus mencari solusi, dan mendapatkan informasi dalam mengatasi terjadinya kemacetan yang terjadi setiap lebaran dalam hal ini kami mendorong Pemerintah melalui Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan ASDP," ujar Harun.
Harun mengatakan, berbagai upaya pengendalian mobilitas orang dan barang di pelabuhan penyeberangan perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua. Selain itu para stakeholders diharapkan dapat meningkatkan aspek keselamatan transportasi dengan memastikan kelayakan operasi, sarana angkutan transportasi melalui ramp check di semua moda transportasi serta koordinasi dan kesiapan yang maksimal dari ASDP dari Merak ke Bakauheni.
Dikatakan Harun, hal yang utama turut menjadi perhatian adalah implementasi Buffer Zone di Pelabuhan Merak, keterbatasan radius batas pembelian tiket kapal Ferry, serta peenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol, sarana prasarana Jalan Tol serta sempitnya bahu jalan di ruas jalan nasional menuju ke Pelabuhan Merak.
"Komisi V DPR RI meminta kepada seluruh mitra kerja untuk mengevaluasi dan memberikan upaya yang akan dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan Nataru 2024 dan evaluasi saat pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2024 lalu," ujarnya. (BPJT/Dimas)
