Page 84 - Buku BPJT 2020
P. 84
Pengadaan Tanah beracara dalam keberatan nilai uang ganti
rugi di pengadilan negeri.
Berkualitas,
Kunci Pembangunan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional berkoordinasi
Infrastruktur dengan berbagai instansi terkait untuk
untuk
bottleneck.
menghilangkan
Misalnya, dari Kementerian Keuangan
perihal insentif pajak, biaya operasional
Oleh: Arie Yuriwin dan pendukung, serta percepatan
• Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata pembayaran dana talangan oleh badan
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Bidang usaha jalan tol. Koordinasi juga dilakukan
Pengadaan Tanah dengan Mahkamah Agung terkait tata cara
• Direktur Jenderal Pengadaan Lahan pengajuan keberatan.
Kementerian ATR/BPN Periode 2016- BADAN PENGATUR JALAN TOL
2020 Jadi, UU No 2 Tahun 2012 baru bisa berjalan
penuh setelah harmonisasi peraturan di
bawahnya tuntas pada 2016. Sejak saat
itu, Kementerian ATR mendapat tugas yang
amat menantang karena di tahun yang sama
embangunan infrastruktur di Indonesia Pembangunan infrastruktur sangat terbit Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
dalam lima tahun terakhir sangat ditentukan oleh tahapan pelaksanaan 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Ppesat. Berbagai proyek infrastruktur pengadaan lahan. Tahapan ini menjadi Proyek Strategis Nasional.
mulai dari jalan tol, bandara, dan proyek lain, proses yang paling melelahkan, menguras
terutama yang berlabel proyek strategis energi, serta biaya dalam pembangunan Peraturan ini sudah direvisi sebanyak tiga
nasional, berhasil dibangun. proyek infrastruktur. kali. Terakhir yang berlaku adalah Perpres
Nomor 109 Tahun 2020. Terdapat 223
Seiring dengan pembangunan yang Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 10
masif, deregulasi dan reformasi birokrasi kegiatan prioritas di seluruh Indonesia yang
dilakukan untuk menyederhanakan proses mana 53 proyek di antaranya merupakan
pembebasan lahan. Hal itu sangat penting pembangunan jalan tol.
karena tidak bisa dipungkiri, pembebasan
lahan kerap menjadi momok bagi berbagai Namun, tantangan itu memang harus
pemangku kepentingan. dihadapi. Setiap permasalahan pasti
ada solusi. Jalan keluar ditemukan lewat
Problem pembebasan lahan harus segera koordinasi dengan pemangku kepentingan
dituntaskan. Sebab, seperti yang sering dan evaluasi permasalahan di setiap proyek
disampaikan Presiden Joko Widodo, infrastruktur. Hasilnya, pada 2020 jumlah
semakin lama pembebasan lahan, akan lahan yang telah dibebaskan untuk proyek
semakin mahal biayanya. Implikasi PSN mencapai 42.600 hektare.
pembebasan lahan yang lambat membuat
biaya investasi membengkak. Secara khusus, berdasarkan data
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Sejak 2012, pengadaan tanah diatur Perumahan Rakyat, total kebutuhan lahan
lewat Undang-Undang Nomor 2 Tahun untuk pembangunan jalan tol mencapai
2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 37.340,99 hektare. Lebih dari separuh BADAN PENGATUR JALAN TOL
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. kebutuhan lahan jalan tol berada di
Beleid ini secara umum memberikan Sumatera. Hingga Februari 2021, progres
tahapan yang terukur dalam setiap tahapan pembebasan lahan telah mencapai
pengadaan lahan, termasuk batas waktu, 19.060,82 hektare atau 51 persen dari
hingga pembagian peran setiap pemangku total kebutuhan lahan.
kepentingan.
Hal itu juga yang saya dan tim Kementerian
Sayangnya, regulasi ini belum bisa berjalan ATR lakukan, khususnya pada proyek jalan
penuh karena ada sumbatan berupa tol, baik di Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan
ketidaksesuaian aturan tentang biaya Tol Trans Sumatera. Koordinasi yang baik
operasional beserta pendukung dan dengan Kementerian PUPR dan Badan
kesesuaian tata ruang. Sumbatan lain Pengatur Jalan Tol membuat proses
mencakup insentif pajak dan mekanisme pengadaan lahan di dua koridor tol tersebut
84 | Transformasi Jalan Tol, Merajut Nusantara (Toll Road Transformation, Connecting The Nation)
84 | Transformasi Jalan Tol, Merajut Nusantara (Toll Road Transformation, Connecting The Nation)
