berita

Jakarta - Pada Senin (21/8/2023) telah dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas antara BPJT Kementerian PUPR dan 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam hal ini diwakilkan secara langsung oleh Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Subakti Syukur, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto, dan Presiden Direktur PT Lintas Marga Sedaya Billy Perkasa dan seluruh Direktur Utama BUJT yang ada di seluruh Indonesia yang hadir secara online yang disaksikan langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar dan Sekretaris Ditjen Bina Marga Satrio Sugeng Prayitno.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar dalam arahannya mengatakan, penandatanganan pakta integritas antara Kepala BPJT dengan Direktur Utama BUJT pada hari ini jangan hanya dilihat sebagai seremonial, namun harus dijadikan sebagai momentum perbaikan penyelenggaraan tata kelola jalan tol. 

"Hal ini pun seharusnya dijadikan momen bagi kita semua untuk bekerja secara profesional, amanah, berintegritas, dan berdedikasi tinggi," ujar T. Iskandar.

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah mengapresiasi hasil kajian dari KPK  terkait penyelenggaraan jalan tol, yang hasilnya telah disampaikan secara langsung kepada Bapak Menteri PUPR, sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan perbaikan tata kelola penyelenggaraan Jalan Tol.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, telah disepakati Rencana Aksi Perbaikan Penyelenggaraan Jalan Tol antara Kementerian PUPR dengan KPK.

"Salah satu output dari rencana aksi tersebut adalah pengaturan kode etik dan perilaku di lingkungan BPJT utamanya atas isu benturan kepentingan," tambah T. Iskandar.

Dalam sambutannya ditambahkan Kepala BPJT Miftachul Munir mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung perbaikan Tata Kelola BPJT dalam Penyelenggaraan Jalan Tol serta menghindari adanya Benturan Kepentingan. 

"BPJT terus meningkatkan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan agar pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol bersama seluruh mitra kerja, dalam hal ini seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai program kerja yang telah direncanakan," ujar Munir.

Penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan tindak lanjut dari Surat Rekomendasi KPK kepada Inspektur Jenderal Kementerian PUPR perihal Dokumen Rencana Aksi Hasil Kajian Tata Kelola BPJT dalam Penyelenggaraan Jalan Tol pada bulan April dan Juli 2023 lalu.

"BPJT telah menetapkan Surat Edaran terkait Pedoman Penanganan Benturang Kepentingan di Lingkungan BPJT sebagai wujud komitmen BPJT dalam mengimplementasikan penanganan potensi benturan kepentingan di lingkungan BPJT," ujarnya.

Ketua Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) yang sekaligus Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Subakti Syukur juga mengatakan, mewakili seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) saya mengucapkan terima kasih kepada BPJT dan Kementerian PUPR atas inisiatif yang baik ini, terutama dalam mewujudkan lingkungan dan ekosistem bisnis jalan tol yang semakin baik kedepan. 

"Hal ini tentunya merupakan wujud komitmen kita semua dalam menerapkan tata kelola yang baik dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan etika yang bebas dari benturan kepentingan," ujar Subakti Syukur.
 
Ditambahkan Subakti Syukur, dalam penyelenggaraan jalan tol, kita semua wajib mematuhi seluruh regulasi, ketentuan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)  antara Pemerintah dengan BUJT. 

"Sebagai salah satu wujud integritas tersebut, BUJT selalu berkomitmen untuk melaksanakan seluruh ketentuan dalam PPJT seoptimal mungkin, terutama pada aspek pelayanan kepada para pengguna jalan tol dengan memastikan Standard Pelayanan Minimal (SPM) terpenuhi dengan baik. Di sisi lain, kami berharap iklim investasi dan kesinambungan bisnis di industri jalan tol dapat terus terjaga, agar BUJT selaku investor dapat terus bersinergi dengan Pemerintah dalam pembangunan jalan tol secara berkelanjutan," tukas Subakti Syukur. (BPJT/Dms)