Jakarta – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menghadiri Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang digelar pada 13 April 2026 di Jakarta untuk membahas evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan layanan transportasi selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo turut memaparkan capaian pembangunan dan hasil evaluasi pengelolaan lalu lintas. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kinerja layanan infrastruktur selama periode Lebaran sekaligus merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan ke depan, yang dilakukan melalui pembahasan dan pemaparan data terkait pengelolaan arus transportasi.
Dalam pemaparan tersebut disampaikan bahwa arus mudik mencapai 3,25 juta kendaraan (dengan puncak pada H-3 sebesar 270 ribu kendaraan), sementara arus balik tercatat sebanyak 2,98 juta kendaraan. Kebijakan diskon tarif tol sebesar 30% dinilai efektif dalam mendistribusi lalu lintas penggunaan jalan tol dan jalan non-tol sehingga tidak dalam satu waktu yang bersamaan.
Selain itu, sebanyak 10 ruas tol fungsional sepanjang 291,13 km telah melayani 1.056.784 kendaraan, dengan waktu tanggap darurat rata-rata 5–8,5 menit yang menunjukkan kinerja layanan berada di atas standar minimum.
Melalui evaluasi ini, pemerintah memastikan pengelolaan lalu lintas berjalan efektif dan terkendali, serta terus memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. BPJT sebagai regulator turut berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan jalan tol melalui pengawasan, penguatan regulasi, dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Target infrastruktur untuk masyarakat pada tahun 2026 tetap dapat kami penuhi. Kami menyadari bahwa dinamika penganggaran memerlukan penyesuaian pendanaan yang lebih cepat dan lebih cermat agar target program secara menyeluruh tetap tercapai serta manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.”Dody Hanggodo Rapat kerja dengan komisi V DPR ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan infrastruktur yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (BPJT/WM/GR)
