Lampung – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menegaskan kesiapan perencanaan pembangunan Jalan Tol Pelabuhan Panjang–Lematang sebagai bagian dari upaya peningkatan konektivitas logistik di Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan Kepala BPJT, Wilan Oktavian, dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Lampung, Kamis (29/01).Kepala BPJT Wilan Oktavian menyampaikan bahwa jalan tol tersebut telah tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025–2029 serta Rencana Umum KPBU 2025–2029. Saat ini, BPJT juga tengah memproses pengusulan proyek tersebut sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Dari sisi kesiapan, dokumen perencanaan dasar atau basic design dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sedang disiapkan. Sementara itu, studi kelayakan telah diselesaikan dan basic design sudah mencapai sekitar 90 persen,” ujar Wilan saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi Lampung, Kamis (29/01).
BPJT mencatat, Jalan Tol Pelabuhan Panjang–Lematang memiliki panjang sekitar 11,68 kilometer dengan nilai investasi mencapai Rp2,11 triliun. Tol ini akan menghubungkan Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung, sehingga diharapkan mampu memperlancar pergerakan logistik dari dan ke pelabuhan, termasuk angkutan batu bara dari Sumatera Selatan.
Menurut Wilan, keberadaan akses tol langsung ke pelabuhan merupakan elemen penting dalam menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi distribusi barang. Oleh karena itu, BPJT mendorong percepatan kepastian pendanaan agar tahapan pengembangan selanjutnya dapat segera dilaksanakan.
“Apabila pendanaan telah tersedia, proses pengembangan proyek dapat dilanjutkan hingga tahap penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang ditargetkan pada tahun 2027,” jelasnya. BPJT juga menegaskan bahwa pembangunan tol ini dirancang untuk mendukung pengembangan kawasan industri dan pelabuhan di Lampung, sekaligus memperkuat peran wilayah tersebut sebagai simpul logistik regional. Dengan dukungan dari pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemerintah Provinsi Lampung, BPJT optimistis proyek ini dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat dan dunia usaha. (BPJT/Gr)
