Sleman – Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama Komisi V DPR RI terus memperkuat koordinasi dalam upaya meningkatkan kelancaran konektivitas dan mengatasi titik-titik kepadatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam kegiatan peninjauan infrastruktur dan transportasi pada Jumat 17 Juli 2026. Salah satu fokus pembahasan adalah percepatan pembangunan Akses Bokoharjo pada ruas Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas, mendukung kelancaran lalu lintas, serta mengoptimalkan manfaat kehadiran jalan tol bagi masyarakat.
Kepala BPJT, Ni Komang Rasminiati, memaparkan bahwa secara keseluruhan total panjang jalan tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo mencapai 96,57 km dengan total investasi sebesar Rp27,49 triliun dan biaya pembebasan lahan sebesar Rp19,40 triliun. Saat ini, pembangunan Paket 1.2B dari Prambanan hingga Purwomartani mencatatkan pembebasan lahan mencapai 99,23% dan progres konstruksi 92,80% dengan target penyelesaian pada Q1 2027. Guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dalam jangka pendek, ruas tersebut disiapkan untuk dapat berfungsi fungsional pada periode Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.
“Pada Business Plan maupun Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) awal, pembangunan Akses Bokoharjo sepanjang 1,95 km direncanakan dilaksanakan pada tahun 2040. Namun, menindaklanjuti usulan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pembangunan akses tersebut diupayakan untuk dipercepat sehingga dapat difungsionalkan pada triwulan I tahun 2027,” jelas Ni Komang. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2027 serta masa libur panjang (peak season), sehingga kendaraan wisata dari luar daerah yang menuju kawasan wisata Gunungkidul tidak perlu melintasi dan membebani ruas jalan di pusat Kota Yogyakarta. Ke depan, Akses Bokoharjo juga akan terhubung secara langsung dengan rencana pengembangan Jogjakarta Outer Ring Road (JORR).
Mendukung hal tersebut, Direktur Teknik PT Jasa Marga Jogja Solo (JMJ), Pristi Wahyono, mengungkapkan bahwa percepatan ini sangat sejalan dengan program pemerintah daerah dalam memecah penumpukan kendaraan wisatawan menuju wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Provinsi DIY sendiri telah membangun jalan konektivitas sepanjang 23 km dari arah Prambanan menuju Gunungkidul.
“Akses Bokoharjo sepanjang 1,95 km merupakan salah satu simpul strategis dalam mendukung kelancaran jaringan transportasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. PT. JMJ bersama Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan BPJT telah melakukan kajian lalu lintas yang menunjukkan bahwa keberadaan akses tersebut berpotensi mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran serta masa libur panjang. Dari sisi pengadaan lahan, progres di lapangan saat ini telah mencapai 99,38%, ” ungkap Pristi.
Sebagai bentuk komitmen, Komisi V DPR RI menegaskan dukungan penuh terhadap langkah diskresi dan percepatan administratif tersebut. Komisi V menilai pergerakan arus mudik Lebaran dan wisatawan menuju destinasi wisata Gunungkidul saat peak season harus difasilitasi dengan infrastruktur konektivitas yang memadai agar tidak menumpuk di pusat Kota Yogyakarta.
“Langkah yang diusulkan Pemprov DIY dan disiapkan Kementerian PU ini sangat tepat. Kami dari Komisi V DPR RI, khususnya yang mewakili daerah pemilihan DIY, tentu akan mengawal dan mendorong percepatan realisasi serta dukungan pembiayaannya. Terlebih dari sisi lahan sudah tidak ada kendala, sehingga eksekusi fisik diharapkan bisa berjalan lebih cepat.” tegas Danang Wicaksana, Kapoksi Komisi V DPR RI. Melalui sinergi antara Kementerian PU, Pemerintah Daerah, Komisi V DPR RI, dan BUJT ini, percepatan Akses Bokoharjo diharapkan tidak hanya mengurai kemacetan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di wilayah DIY dan sekitarnya secara berkelanjutan. (Vn/Gr)
