Page 18 - Buku Annual Report BPJT 2021
P. 18
BADAN PENGATUR JALAN TOL
DANANG PARIKESIT
dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan
KEPALA BADAN PENGATURAN JALAN TOL Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha
Jalan Tol dalam Penyelenggaraan
Jalan Tol. Regulasi tersebut disusun agar
Perbaikan Tata Kelola Dalam penyelenggaraan jalan tol menjadi semakin
efektif karena rincian tugas dan wewenang
telah dijabarkan secara detail.
Penyelenggaraan Jalan Tol di Indonesia Dalam menjalankan tugas dan dan
kewenangannya itu, Badan Pengatur Jalan
Tol telah menerapkan ISO 9001 yang
merupakan sistem pedoman mutu bagi
ebuah lompatan besar terdiri dari Masih terkait dengan pembangunan jalan organisasi. Dengan proses bisnis yang
langkah-langkah kecil yang bertahap tol, hingga akhir 2021, nilai investasi terstandarisasi, disertai evaluasi terhadap
Sdan konsisten. Di industri jalan tol, tercatat sebesar Rp 736,37 triliun. Nilai manajemen mutu dan kinerja organisasi
penambahan panjang jalan tol dari tahun ke investasi tersebut terdiri dari investasi secara berkelanjutan, hal itu diharapkan
tahun merupakan buah penyelenggaraan langsung luar negeri (FDI), pembiayaan semakin meningkatkan kepercayaan para
jalan tol yang berkelanjutan. Hingga internasional, pembiayaan dari bank Badan pemangku kepentingan di industri jalan tol
akhir 2021, panjang jalan tol beroperasi Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari terhadap Badan Pengatur Jalan Tol.
bertambah 112 kilometer yang berada di non-Bank BUMN.
10 ruas jalan tol. Sehingga, total panjang Sejalan dengan itu, dalam mewujudkan
jalan tol di Indonesia menjadi 2.457 km. Tata Kelola keberpihakan pemerintah terhadap
ekonomi kerakyatan, telah disusun
Di balik kemajuan tersebut, diperlukan kerja Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
keras untuk menjadikan penyelenggaraan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2021
jalan tol semakin mumpuni. Badan Pengatur tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan
Jalan Tol sebagai lembaga pemerintah pada Jalan Tol. Di dalam regulasi tersebut,
di bawah kementerian Pekerjaan Umum tempat istirahat dan pelayanan (TIP/rest
dan Perumahan Rakyat berupaya area) tidak hanya menjadi tempat singgah
untuk menyempurnakan tata kelola atau istirahat, tetapi juga menjadi etalase
penyelenggaraan jalan tol berdasarkan produk lokal. Hingga akhir 2021 secara total
peraturan perundang-undangan sesuai terdapat 1.409 gerai Usaha Mikro, Kecil dan
tugas dan kewenangannya. Menengah (UMKM) atau sekitar 76 persen
dari total gerai usaha yang terdapat di TIP.
Secara lebih detail, tugas dan kewenangan
itu telah diatur di dalam Peraturan Menteri Meskipun demikian, sepanjang 2021
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih diselimuti oleh pandemi Covid-19.
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas Maka tidak bisa dipungkiri bahwa banyak
dan Wewenang Direktorat Jenderal pemangku kepentingan di industri jalan
Bina Marga, Direktorat Jenderal tol terkena dampaknya. Meski, di sisi
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum lain, optimisme muncul karena program
18 | Peningkatan Tata Kelola dalam Penyelenggaraan Jalan Tol di Indonesia
